Owner Taman Safari Indonesia Lakukan Survey Lahan di Samosir, Investor Tertarik Lihat Aek Natonang

SAMOSIR - Seiring dengan ditetapkannya Kawasan Danau Toba menjadi Destinasi Pariwisata Super Prioritas semakin nyata dampaknya dengan meningkatnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Samosir sebagai bagian dari kawasan Danau Toba.

Baca juga: Semarak Jejakk" Kreatif Indonesia Perkuat Jejaring Kabupaten dan Kota Kreatif Tanah Air, Kabupaten Samosir Masuk Sebagai Kabupaten Kreatif

Menangkap peluang tersebut, Owner Taman Safari Indonesia bersama dengan Parna Raya Group langsung menjajaki peluang investasi di Kabupaten Samosir dengan melakukan survey lahan dan lokasi, Sabtu 18 Februari 2023

Baca juga: Pendapatan Laba Bersih Meningkat, Adisatrya Suryo Apresiasi Kinerja PTPN

Hadir dalam peninjauan lokasi tersebut yakni, Dirut Parna Raya Grup Charles A. Simbolon, Owner Taman Safari Indonesia John Sumampau, Direktur Mariana Resort & Convention Mahidin Simbolon, Koordinator Project PRG PT. Marianna Resort Internasional Betsen Limbong, beserta dengan tim.

Turut mendapingi yakni Kepala Bappeda Litbang Rajoki Simarmata, Kadis PMPTSP Pilipi Simarmata, Kadis Kominfo Immanuel TP. Sitanggang, Kepala Dinas Pariwisata yang diwakili Friska Rumahorbo dan TBPP Pirma Simbolon.

Baca juga: Temu Bisnis UMKM Kerajinan Unggul Sumbar di Medan Nawal Lubis Paparkan Potensi Kerja Sama Produk Berkualitas dari Sumut

Saat melakukan kunjungan dan survey lahan di Kawasan Aek Natonang, calon investor sangat tertarik melihat keindahan Aek Natonang dan menyatakan sangat potensial untuk dikelola & dikembangkan.

Jhon Sumampau dalam kesempatan tersebut meminta dokumen masterplan dan lay out yang sudah terbangun untuk menganalisa prospek pengembangannya. 

Baca juga: Wakil Bupati Samosir Terima Audiensi Panitia Pesta Syukuran Pomparan Raja Naiambaton

Kawasan Aek Natonang merupakan lahan Pemerintah Kabupaten Samosir dengan luas kurang lebih 105 Ha. Karenanya, untuk merealisasikan investasi ini perlu dibahas peluang kerjasama yang akan disepakati sesuai dengan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. ( Karmel )